Hak asasi manusia

1.     Konsep dasar hak asasi manusia

Persoalan hak asasi manusia (HAM), berkaitan langsung dengan eksistensi marrtabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya, konsep hak hak asasi manusia harus ditangkap dan dimaknai sebagai sebuah potensi yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagia hak dasar, pokok dan asasi yang melekat bersamaan dengan kelahiran manusia di dunia. John locke menyebut hak hak ini meliputi hak hidup, hak milik dan hak merdeka. Dari hak hak asasi ini, kemudian berkembang  menjadi hak hak lain seperti hak berbicara, hak beragama, hak berusaha, hak hak berbudaya, hak politik, hak sama dalam hukum, dan sebagainya.

Sekalipun demikian, tidak semua orang (atau penguasa Negara) menyadari akan martabat kemanusiaan tadi baik pengakuan maupun perlakuannya. Kenyataan yang ada dalam kehidupan, pengakuan terhadap martabat manusia soal hak hak asasi manusia lebih gampang ketimbang perlakuannya. Oleh karena itu, persoalan yang hendak dipecahkan sekarang adalah bagaimana memperlakukan hak hak asasi manusia secara konkrit (dalam kehidupan nyata) sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Secara demikian, ide dasar hak hak asasi manusia harus diletakan pada sebuah pandangan bahwa manusia (lengkap dengan potensi hak asasi yang melekat pada dirinya), harus diakui dan diperlakukan dalam posisi derajat dan kedudukan yang sama.

2.     Sejarah perkembangan hak asasi manusia

Kesadaran manusia terhadap hak hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Karena itu sesungguhnya hak hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia, dan dengan sendirinya hak hak asasi manuisa bukan hal yang baru lagi.

Sejak Nabi Musa dibangkitkan untuk memerdekakan  umat yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakkan hak hak nya dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.  Di Babilonia, menetapkan hukum, (yang terkenal dengan hukum Hammurabi) untuk menjamin keadilan bagi warganya. Hukum Hammurabi yang dikenal sejak 2000 tahun sebelum masehi itu, merupakan jaminan bagi hak hak asasi manusia.

Selanjutnya, 600 tahun menjelsng tahun masehi di Athena, mengadakan pembaharuan dengan menyusun perundang-undangan yang memberikan perlindungan keadilan. Dalam undang undang ini menganjurkan warga Negara yang diperbudak karena kemiskinan agar dimerdekakan. Selain itu, adanya bukti gagasan hak hak asasi manusia muncul dari flavius anicius Justinian (kaisar romawi) dengan menciptakan peraturan hukum yang kemudian menjadi pola hukum modern Negara Negara barat, terutama pada jaminan bagi keadilan dan hak hak kemanusiaan.

Ketika kezaliman para raja dan Negara absolute disatu pihak dan kedudukan kuat para warga Negara di beberapa Negara barat pada abad ke-18, mendorong orang orang yang mencintai kebebasan untuk memikirirkan, memproklamasikan, merebut dan membela hak hak yang mereka miliki, maka mulailah kebangkitan perjuangan terhadap hak hak asasi manusia.

 Sejarah telah mencatat, bahwa perjuangan terhadap hak hak asasi manusia telah sampai pada puncaknya yang dicatat pada beberapa kronologis tragedi, yakni :

1.         munculnya perjuangan hak hak asasi manusia di inggris, antara lain :

a.      magna carta (1215) pada saat itu muncul piagam yang dicetuskan oleh warga inggris kepada john lackland yang harus dibatasi yang berisikan hak hak manusia lebih penting disbanding dengan kekuasaan raja, yaitu tak seorangpun dari warga Negara merdeka ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak hak nya, kecuali dengan pertimbangan hukum.

b.       Petition of rights (1629) berisikan pemungutan pajak yangb seharusnya disetujui oleh parlemen dan tidak boleh ditangkap ketika belum ada tuduhan yang sah.

2.      Dikeluarkannya declaration of independence (1776) yang menyatakan kemerdekaan negri itu dari inggris. Dinyatakan bahwa ada hak hak yang telah dikaruniai ole tuhan, yaitu hidup, merdeka dan mengejar kebahagiaan

3.      Pada waktu revolusi perancis dinyatakan melalui declaration des droits de lhomme et du cotoyen (1789) berisi tentang ketentuan bahwa manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama.

4.      Ketika sedang berlangsungnya perang dunia ke.2 (1939-1945) presiden franklin Delano dari amerika serikat, dihadapan kongres pada tahun 1941 menyatakan ada 4 kemerdekaan, yakni :

a.      Bebas menyatkan pendapat ( freedom of speech)

b.      Bebas memeluk agama (freedom of religion)

c.       Bebas dari rasa takut (freedom from fear

d.      Bebas dari kemiskinan (freedom from want)

Berbeda  dalam pandangan agama islam hak sangat dipentingkan dan diutamakan, namun hak dalam agama lebih kepada prilaku individu.

Didalamnya yang berisikan 4 hal, yakni :

1.       perlindungan terhadap jiwa

2.       perlindungan terhadap keyakinan

3.       perlindungan terhadap akal pikiran

4.       perlindungan terhadap hak milik

3.     Perkembangan hak hak asasi manusia di Indonesia

Pembahasan hak hak asasi manusia di Indonesia, pertama-tama dirumuskan dalam sidang badan penyelidik usaha usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Pada tanggal 10-16 juli 1945. Sebagimana yang terjadi upaya perjuangan HAM di dunia, pembahasan hak hak asasi manusia di Indonesia juga tidak mudah menemukan titik temu. Hal ini terbukti, dengan muncul kelompok pro dan kontra terhadap masuknya pasal pasal kebebasan individu (HAM) dalam rancangan undang undang Indonesia(saat merdeka)

Sidang tim perumus rancangan UUD, terpecah kedalam dua kubu besar, yakni kelompok pro (hatta dan yamin) dan kelompok kontra ( soekarno dan soepomo). Dari dua kubu besar ini, terbagi dalam tiga pendapat, yaitu :golongan pertama, yang berpendapat bahwa kita sudah mempunyai pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, maka bisa timbul kesulitan dan pelanggar apapun. Golongan kedua, tidak suka pada hak hak asasi karena dianggap mengganggu penguasa, yang dianggap selalu berbuat baik. Sedangkan golongan ketiga, dengan gigih membela hak asasi, menelanjangi pelanggaran pelanggaran dan berusaha menyadarkan rakyat akan hak hak nya dan karena itu sering bertabrakan dengan tokoh tokoh golongan yang berkuasa.

Pada dasarnya soekarno mengemukakan tiga alasan untukn tidak menerima hak hak asasi manusia dakam rancangan undang undang dasar, yakni :

1.      Hak hak warga Negara adalaah hak individu

Dari alasan pertama, ditegaskan bahwa hak hak asasi akan menimbulkan bermacam macam konflik didalam masyarakat. Semuanya harus dipandang harmonis dan selaras, sekurang kurangnya secara lahiriyah.

2.       Hak hak warga Negara

Soekarno menegaskan bahwa paham individualisme akan melahirkan liberalisme, yang memeperanakkan kapitalisme, yang mengarah kolonialisme dan imperialisme, pendek kata segala setan yang jelas jelas tidak cocok untuk Indonesia.

3.      Hak hak politis dan keadilan sosial

Pembebasan dari kemiskinan memqang sangat penting dan mendesak, akan tetapi perut yang penuh bukanlah tujuan hidup manusia satu satunya. Realisasi keadilan adalah adalah prasyarat, tetapi bukan pengganti penghormatan terhadap hak asasi nya yang politis. Mempertantangkan yang satu lawan yang lain adalah merupakan suatu simplifikasi yang kedengarannya bagus namun penuh dengan bahaya.

Ø  Penegakkan hak asasi manusia (HAM)

BAB XA- HAK ASASI MANUSIA

·         Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

·         Pasal 28B

1.setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan       

   Melalui perkawinan yang syah

2.setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang     serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

·         Pasal 28C

1.setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

2.setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

·         Pasal 28D

1.Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

2.setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

3.setiap warga Negara berhak memperoleh kesemoatan yang dalam pemerintahannya

4.setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NAGARA

·         Pasal 30

1.      Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara

2.      Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertshanan dan kemanan rakyat semesta oleh tentara nasional indonesia dan kepolisian sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung

3.      Tentara nasional Indonesia terdiri atas angkatan dasar, angkatan laut dan angkatan udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara

4.      Kepolisian NKRI sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum

5.      Susunan dan kedudukan tentara nasional Indonesia, kepolisian Negara republic Indonesia, hubungan kewenangan tentara nasional Indonesia dan kepolisia NKRI didalam menjalankan tugasnya, syarat syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang undang

Ø  Penegakkan hak asasi manusia (HAM)

a.      Sosialisasi hak asasi manusia

Dengan adanya peningkatan praktik ha asai manusia merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan kepada masyarakat Indonesia, sebagi penghalang munculnya praktik kekuasaan sewenang wenang

b.      Pendidikan HAM

Dalam pendidikan ham bukan hanya berisikan materi tentang hak hak yang dimiliki seseorang namun juga terdapat pembahasan kovenan hak sipil,sosial,ekonomi,hak atas lingkungan sampai hak hak konsumen. Oleh karena pendidikan HAM mutlak diberikan di sekolah

c.       Advokasi HAM

Advokasi adalah dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang teroganisir dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan peralatan demokrsi untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan bersetara.

d.      Kelembagaan HAM

Komisi nasional hak asasi manusia (komnas HAM) adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka peningkatan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi ini bertujuan untuk membantu pengembangna kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan guna mendukung terwujudnya pembanagunan nasional yaitu pembanguna manusia Indonesia sutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

{    Agungmaulidi1008.blogspot.com }

Daftar pustaka

Al Hakim Suparlan, dkk. 2014. Pendidikan kewarganegaraan. Malang: Madani wisma kalimetro.